Screenshot 2026 09 12 14 56 52 50 7352322957d4404136654ef4adb64504

​Sorotkeadilan.id-MAKASSAR — Antrean kendaraan yang ingin mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam Kota Makassar kian tidak terkendali. Mengularnya barisan truk, angkutan umum, hingga kendaraan pribadi diperkirakan telah mencapai 7 kilometer (sumber tiktok) di beberapa titik ruas jalan protokol, memicu kemacetan parah dan melumpuhkan arus lalu lintas kota.

​Pemandangan antrean panjang yang memakan sebagian besar badan jalan kini menghiasi arteri utama kota. Kondisi ini tidak hanya memicu kemacetan berantai, tetapi juga berdampak langsung pada aktivitas logistik dan operasional harian masyarakat.

Ancam Perekonomian dan Layanan Publik.  Jika situasi ini berlarut-larut tanpa solusi konkret, perekonomian lokal Kota Makassar terancam lumpuh total. Distribusi barang kebutuhan pokok antarwilayah mulai terhambat akibat armada angkutan logistik yang tertahan bertajam-jam di SPBU. Biaya operasional pelaku usaha kecil hingga penyedia jasa transportasi pun melonjak tajam.

​Tidak hanya itu, akses transportasi umum dan mobilitas pekerja harian ikut terganggu. Jika keterlambatan distribusi BBM subsidi maupun nonsubsidi ini dibiarkan, efek domino seperti lonjakan harga bahan pokok dan penurunan produktivitas warga dipastikan tidak terhindarkan.

Desakan Solusi Cepat dari Pertamina dan Instansi Terkait. Masyarakat dan pelaku usaha mendesak PT Pertamina (Persero) bersama pemerintah daerah serta instansi terkait untuk segera mengambil langkah nyata, bukan sekadar imbauan atau klaim ketersediaan stok.

​Beberapa poin penanganan darurat yang mendesak dilakukan antara lain:

  • ​Evaluasi dan Penambahan Pasokan: Memastikan ketersediaan dan percepatan distribusi BBM ke tiap SPBU agar tidak terjadi kekosongan stok mendadak.
  • ​Penertiban Penyaluran: Menindak tegas dugaan pelangsir atau pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi BBM subsidi.
  • ​Rekayasa Lalu Lintas dan Antrean: Melibatkan Dinas Perhubungan dan kepolisian untuk mengatur alur antrean kendaraan agar tidak menutupi badan jalan raya.

​Pemerintah Daerah dan Pertamina diharapkan segera duduk bersama merumuskan langkah jangka pendek demi menormalisasi pasokan BBM dan memulihkan roda perekonomian warga Makassar sebelum dampaknya semakin memburuk.

Ditulis oleh : Rusdiaman, korban antrian BBM di Makassar.