Sorotkeadilan.id-Makassar- Meredupnya kepedulian sosial dan makin jauhnya jarak antara elit kekuasaan dengan masyarakat bawah memicu gelombang keprihatinan dari berbagai elemen bangsa. Dalam sebuah orasi budaya dan diskusi publik yang digelar di Jakarta, para tokoh masyarakat, akademisi, dan aktivis kemanusiaan menyampaikan pesan keras kepada para pemangku kebijakan.
”Jangan pejabat membantai, jangan penguasa menjajah rakyat sendiri,” tegas salah satu orator utama di hadapan ratusan peserta yang hadir. Ungkapan penegasan tersebut disuarakan sebagai peringatan keras terhadap berbagai kebijakan publik yang dinilai makin mencekik perekonomian rakyat kecil serta kerap mengabaikan hak-hak asasi manusia.
Kritik Terhadap Kebijakan dan Gaya Kekuasaa. Para pembicara memaparkan beberapa poin kritis yang menjadi sorotan utama dalam kondisi kebangsaan saat ini.
Kesewenang-wenangan Hukum: Praktek penegakan hukum yang dinilai “tajam ke bawah, tumpul ke atas” kerap mengorbankan masyarakat kecil demi kepentingan segelintir pemilik modal. Deprivasi Ekonomi: Kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada sektor kerakyatan dinilai sebagai bentuk “penjajahan gaya baru” secara perlahan. Pengabaian Suara Publik: Minimnya ruang dialog yang inklusif antara penguasa dan warga negara dalam perumusan undang-undang strategis.
Pengingat Mandat Konstitusi. Para tokoh mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang bersumber dari rakyat, bukan sarana untuk menindas. Kekuasaan yang sejatinya difungsikan untuk mengayomi, mengembatani, dan menyejahterakan, jangan sampai berubah menjadi alat intimidasi.
Sebagai penutup, forum mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap kritis dan aktif mengawal jalannya pemerintahan, demi memastikan roda kekuasaan tetap berjalan sesuai koridor hukum dan cita-cita reformasi.
Ditulis oleh : Rusdiaman, pemerhati kesewenangan penguasa menjajah rakyatnya sendiri.