Sorotkeadilan.id – Jakarta, Kuasa hukum Ibu OLH menggelar press conference (preacon) di Polda Metro Jaya, Rabu 22 Oktober 2026, menyoroti mandeknya penanganan laporan yang telah dibuat sejak 2 tahun lalu dan belum mendapatkan kepastian hukum hingga saat ini.
Dalam keterangannya, kuasa hukum menyampaikan bahwa laporan tersebut telah disampaikan ke Polres Metro Jakarta Utara dan telah mendapatkan atensi dari Biro Wassidik Mabes Polri melalui surat SP3D (Surat Perkembangan Penanganan Dumas). Surat tersebut telah diturunkan ke penyidik dengan arahan langkah-langkah yang harus dilakukan terkait laporan yang dinilai mandek.
“Melapor itu sudah melapor 2 tahun yang lalu sehingga saat ini tidak ada kepastian hukum. Dengan Kapolda yang baru dan laporan kami pun sudah disampaikan ke Polres dengan surat dari Karo Wassidik yang sudah turun, tinggal bagaimana penyidik itu menindaklanjuti,” ujar kuasa hukum di Mapolda.
Anak 3 Tahun Diduga Dibawa ke Singapura
Pihak kuasa hukum mengungkap inti persoalan adalah dugaan membawa anak di bawah umur oleh mantan suami.
“Anaknya yang sudah tiga tahun ini tanda kutip diculik oleh mantannya dan dibawa ke Singapura dengan menggunakan paspor palsu. Dilaporkan tapi sampai sekarang tidak ada kepastian hukum,” tegasnya.
Diketahui, OLH merupakan ibu kandung yang memiliki hak asuh anak berdasarkan kesepakatan. Namun sejak dibawa pergi, ibu korban mengaku tidak ada komunikasi sama sekali dengan anaknya.
Desak Kepastian Hukum: Lanjutkan atau Hentikan Secara Hukum
Kuasa hukum menegaskan tujuan masyarakat melapor adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, bukan dibiarkan menggantung.
“Masyarakat melapor tentu mengharapkan ada kepastian hukum. Kalau memang tidak terdapat bukti, tidak terpenuhi unsur-unsurnya ya hentikan. Tapi kalau unsur pidana terpenuhi, bukti-buktinya ada, saksinya ada, pertanggungjawaban pidananya ada, harus tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, sampai penetapan tersangka,” jelasnya.
Ia mempertanyakan lambatnya penanganan, mengingat perkara ini menyangkut anak di bawah umur.
“Ini anak di bawah umur kok digantung-gantung 2 tahun. Orang tuanya selaku ibu kandung yang memperoleh hak asuh bingung. Ada apa sebenarnya? Kenapa penyidikan lambat?” tanyanya.
Minta Terlapor Juga Diperiksa
Kuasa hukum juga meminta penyidik tidak hanya memanggil pelapor, tetapi juga memeriksa terlapor secara menyeluruh.
“Sudah dipanggil pelapor tidak ada, padahal surat sudah diberikan. Harusnya terlapor itu diperiksa juga. Kami menduga ada ancaman akan mencekoki anak dengan obat-obatan, dosis tinggi. Jangan sampai terlapor pengguna, penyidik harus periksa itu,” tambahnya.
Menurutnya, perkara ini harus dianalisis melalui 4 poin: unsur pidana, pertanggungjawaban pidana, alat bukti, dan saksi. Jika semua terpenuhi, tidak ada alasan bagi penyidik untuk menghentikan perkara.
Harap Kapolda Baru dan Dir PPA-PPO Atensi
Menutup keterangannya, kuasa hukum berharap Kapolda Metro Jaya yang baru bersama Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya segera memberikan atensi serius agar kasus tidak berlarut-larut dan baru bergerak setelah viral.
“Kepastian hukum itu untuk pelapor dan terlapor. Polisi harus profesional dan menjamin kepastian hukum. Keadilan nanti dicari di pengadilan, diputuskan Hakim. Di sini kami minta kepastian hukum dulu. Jangan dibiarkan, jangan digantung 2 tahun. Ini tidak profesional,” tegasnya.
Pihak kuasa hukum juga telah membuat surat kepada Karo Wassidik dan berharap penanganan laporan dapat diambil alih dan disupervisi langsung oleh Polda Metro Jaya agar lebih objektif dan transparan.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dari Polres Metro Jakarta Utara dan Polda Metro Jaya terkait tindak lanjut laporan tersebut. Prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan.
Reporter: Tim Sorot Keadilan
Lokasi: Polda Metro Jaya, 22 Oktober 2026
(Diana)
