Screenshot 20261025 052936 WhatsApp

Sorotkeadilan.id – Cibinong Bogor,
Besarnya peran sekolah swasta dalam menopang pendidikan di Jawa Barat menjadi perhatian Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat. Melalui Rapat Kerja Tour of Duty yang berlangsung di SIT Al Madinah, Kabupaten Bogor, Sabtu (24/10/2026)

BMPS menyuarakan perlunya evaluasi kebijakan pendidikan agar lebih memperhatikan keberlangsungan sekolah swasta

Ketua Umum BMPS Jawa Barat, Dr. Agus Sriyanta, M.Pd., mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi pengurus BMPS tingkat kabupaten dan kota sekaligus menghimpun aspirasi para penyelenggara pendidikan swasta. Berbagai masukan yang terkumpul akan menjadi bahan rekomendasi menjelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BMPS pada 11 November 2026 di Bali

Menurut Agus, sekolah swasta memiliki kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Ia menyebutkan, sekitar 60 persen peserta didik di Jawa Barat menempuh pendidikan di sekolah swasta, mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga SMA/SMK

Namun, besarnya kontribusi tersebut dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan kebijakan yang mendukung keberlangsungan sekolah swasta. Salah satu persoalan yang disorot ialah pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di sejumlah daerah, sementara sekolah swasta masih memiliki daya tampung yang belum terisi

BMPS juga menyoroti jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar di sekolah negeri yang disebut mencapai 48 hingga 50 siswa. Agus menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi agar pelaksanaan pembelajaran tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dan kualitas pendidikan dapat terjaga.

Ia menegaskan, keberadaan sekolah negeri dan swasta seharusnya dipandang sebagai bagian yang saling melengkapi dalam sistem pendidikan nasional, bukan sebagai dua pihak yang harus bersaing secara tidak seimbang

“Jangan sampai ada dikotomi antara negeri dan swasta. Kami bukan sekadar pelaku usaha pendidikan, melainkan penyelenggara pendidikan yang turut membantu pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat ” ujarnya

Meski demikian, Agus mengingatkan para penyelenggara pendidikan swasta agar tidak hanya terpaku pada persoalan kebijakan. Menurutnya, kondisi tersebut juga harus menjadi dorongan untuk meningkatkan mutu layanan, kompetensi tenaga pendidik, serta kualitas pembelajaran agar semakin dipercaya masyarakat

Dalam kesempatan itu, BMPS Jabar turut mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah, mulai dari perubahan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB), pergantian kurikulum, ketidakjelasan bantuan pendidikan, hingga pemerataan akses teknologi, khususnya di wilayah yang belum didukung jaringan internet memadai

Agus berharap pemerintah dapat membangun kebijakan pendidikan yang konsisten, adil, dan memberikan ruang bagi sekolah swasta untuk terus berkembang. Dukungan yang lebih nyata dinilai penting agar sekolah swasta tetap mampu menjalankan perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika, S.T., M.Si., anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Komisi IV Wasto, S.Hut., M.Pd., jajaran pengurus DPW BMPS Jawa Barat, pengurus DPD BMPS Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok, serta para penyelenggara pendidikan swasta dari berbagai daerah di Jawa Barat dan saling mendukung sesama lembaga demi memcerdaskan kehidupan bangsa