Sorotkeadilan.id – Jakarta – Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok menggelar rapat koordinasi lintas instansi dalam rangka mengantisipasi potensi kemacetan lalu lintas pasca perayaan Idulfitri 1447 H/2026. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (26/3/2026) di Ruang VVIP Terminal Penumpang Nusantara Pura, Pelabuhan Tanjung Priok.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan perwakilan instansi strategis, di antaranya Pemerintah Kota Jakarta Utara, KSOP Utama Tanjung Priok, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Ditlantas Polda Metro Jaya, hingga berbagai stakeholder logistik dan transportasi.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok menyampaikan bahwa ruang VVIP akan difungsikan sebagai command center guna memantau operasional secara terintegrasi. Pusat kendali ini akan mengawasi lalu lintas kendaraan, pergerakan kapal, hingga kondisi darurat secara real-time.
“Kami akan memaksimalkan pengendalian operasional, termasuk pembatasan jumlah kapal sandar dan monitoring gate pass serta Yard Occupancy Ratio (YOR) sebagai indikator kepadatan,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara menyoroti sejumlah permasalahan krusial yang perlu segera ditangani, seperti ketidakseimbangan kapasitas depo petikemas, kemacetan di ruas jalan akibat antrean truk, serta masih adanya kendaraan yang tidak laik jalan.
“Kami mendorong optimalisasi buffer area dan pengaturan keluar-masuk depo agar tidak terjadi penumpukan kendaraan,” tegasnya.
Dari pihak Pelindo, disampaikan bahwa koordinasi menjadi kunci utama untuk mencegah terulangnya kemacetan parah seperti tahun sebelumnya. Pelindo juga akan menyediakan data operasional secara terbuka, termasuk CCTV real-time, data gate pass, hingga jadwal kapal yang terintegrasi dengan Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa lonjakan arus balik pasca Idulfitri menjadi perhatian serius. Berdasarkan data, sekitar 500 ribu kendaraan diperkirakan masih akan kembali ke Jakarta dalam waktu dekat.
“Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret melalui koordinasi lintas sektoral agar pengaturan lalu lintas berjalan optimal, efektif, dan terintegrasi,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pembatasan operasional kendaraan sumbu tiga akan berakhir pada 29 Maret 2026, sehingga diperlukan kesiapan maksimal dalam menghadapi peningkatan aktivitas logistik.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut menyatakan dukungannya dengan menyiapkan buffer area seluas kurang lebih 5 hektare, serta melibatkan Dinas Perhubungan dan Satpol PP dalam pengaturan lalu lintas.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kelancaran arus kendaraan di kawasan pelabuhan pasca libur panjang Idulfitri, sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi. Seluruh pihak yang hadir menyatakan komitmennya untuk bekerja sama secara optimal demi menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
Kegiatan ditutup dengan konferensi pers sebagai bentuk transparansi kepada publik terkait kesiapan pengaturan lalu lintas di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.
“Seluruh stakeholder siap bersinergi agar kejadian kemacetan parah seperti tahun lalu tidak terulang kembali,” menjadi penegasan bersama dalam rapat tersebut.(Diana)