Sorotkeadilan.id – Makassar, Pendidikan yang adil tidak selalu berarti memberikan fasilitas dan kurikulum yang seragam secara kaku di seluruh penjuru negeri. Selama ini, penyeragaman kurikulum sering kali mengabaikan satu variabel penting: konteks spasial dan geografis tempat sekolah itu berdiri.
Bagi “Sekolah Rakyat” – sebuah istilah yang lekat dengan semangat pendidikan inklusif untuk akar rumput-penerapan kurikulum yang kaku justru bisa menjadi bumerang. Sudah saatnya kita memikirkan ulang alokasi kurikulum dengan mendasarkannya pada pembagian areal atau zonasi sekolah.
Ketimpangan Kebutuhan: Mengapa “Satu Ukuran” Tidak Lagi Cukup?
Bayangkan sebuah sekolah rakyat yang berada di pesisir pantai utara Jawa, dibandingkan dengan sekolah rakyat yang terletak di lereng Gunung Merapi atau di pusat urban yang padat. A. Siswa di wilayah pesisir membutuhkan pemahaman mendalam tentang ekosistem laut, mitigasi bencana abrasi, serta manajemen ekonomi kelautan lokal. B.Siswa di wilayah agraris/pegunungan memerlukan bekal literasi pertanian modern, konservasi tanah, dan ketahanan pangan. C. Siswa di areal urban lebih mendesak untuk dibekali literasi digital, kesadaran ruang hijau kota, serta keterampilan adaptasi industri kreatif.
Jika ketiganya dipaksa menelan porsi mata pelajaran yang sama persis secara administratif, kita sedang mencabut anak-anak tersebut dari akar realitas sosialnya. Akibatnya, sekolah hanya melahirkan lulusan yang asing dengan potensi daerahnya sendiri.
Formula Pembagian Kurikulum Berbasis Areal
Idealnya, alokasi waktu dan materi dalam Kurikulum Sekolah Rakyat dibagi menjadi tiga klaster utama dengan porsi yang seimbang:
Kurikulum Inti Nasional alokasi 50% yang berfokus pada Literasi dasar (baca, tulis, hitung), sains dasar, kewarganegaraan, dan nilai kebangsaan. Kurikulum Kontekstual Areal alokasi 35% yang berfokus Pembelajaran berbasis proyek yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah (pesisir, agraris, industri, atau urban). Kurikulum Fleksibel / Minat Dimana porsinya 15% yang berfokus pada Pengembangan bakat individu siswa dan literasi masa depan (teknologi/seni).
Dengan formula ini, sekolah di wilayah agraris dapat mengalokasikan 35% waktu belajar mandirinya untuk turun langsung ke sawah atau laboratorium alam, mempelajari rotasi tanam secara ilmiah. Sebaliknya, sekolah urban bisa memanfaatkan porsi tersebut untuk coding, pengelolaan sampah plastik kota, atau magang di UMKM digital lokal.
Dampak Positif Desentralisasi Kurikulum Berbasis Spasial. Mengapa pendekatan berbasis areal sekolah ini krusial untuk masa depan?
Menekan Angka Urbanisasi Negatif. Ketika anak-anak daerah diajarkan cara mengelola dan memajukan potensi lokal mereka dengan sains modern, mereka tidak akan lagi memandang kota besar sebagai satu-satunya tempat untuk sukses.
Efisiensi dan Efektivitas Belajar. Belajar dari apa yang dilihat, disentuh, dan dirasakan sehari-hari jauh lebih mudah diserap oleh otak anak-anak dibanding menghafal teori abstrak di dalam buku teks yang tidak relevan dengan lingkungan mereka.
Membangun Ketahanan Komunitas. Sekolah Rakyat berfungsi sebagai laboratorium solusi bagi masalah lokal. Jika daerah tersebut rawan gempa, kurikulum arealnya secara otomatis akan berfokus pada arsitektur ramah gempa dan manajemen logistik krisis.
Tantangan dan Solusi
Tentu saja, tantangan terbesar ada pada kesiapan tenaga pendidik dan standarisasi evaluasi. Pemerintah atau yayasan pengelola tidak bisa lagi menggunakan ujian yang sama persis untuk mengukur keberhasilan. Evaluasi harus bergeser pada Asesmen Berbasis Proyek (Project-Based Assessment). Guru-guru di daerah juga harus diberikan otonomi kreatif untuk menyusun modul ajar lokal tanpa dibebani administrasi yang berbelit-belit.
“Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia di dalam lingkungannya, bukan mencabut mereka dari tanah tempat mereka tumbuh.”
Kesimpulan: Alokasi kurikulum Sekolah Rakyat yang dibagi berdasarkan areal bukan langkah mundur menuju sekat-sekat kedaerahan, melainkan lompatan maju menuju efisiensi belajar. Sudah saatnya kita berhenti memaksa anak-anak pesisir menghafal struktur kota metropolitan, atau memaksa anak-anak gunung kehilangan waktu belajar menanam hanya demi mengejar angka di atas kertas. Saatnya kurikulum membumi pada arealnya masing-masing.
Ditulis oleh : apt. Rusdiaman, S.Si.,M.Si. Dosen Jurusan Farmasi Poletekkes Kemenkes Makassar.