Sorotkeadilan.id – Jakarta, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan Ali Mahsun ATMO menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak boleh dihentikan. Sebab, keduanya merupakan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Menurut Ali, kedua program tersebut memiliki misi yang sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni menghadirkan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Mulai dari pangan hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi guna mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ali menjelaskan MBG memiliki tujuan besar untuk menurunkan angka stunting yang masih menjadi tantangan nasional, mencetak generasi emas Indonesia, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Program tersebut, kata dia, tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan dan pendidikan, tetapi juga mampu menghidupkan usaha pedagang kaki lima, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperkuat perekonomian nasional.
“MBG merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjadi penggerak ekonomi rakyat yang mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029,” kata Ali kepada wartawan di Jatinegara, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Sementara itu, Ali menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk mendorong revolusi ekonomi rakyat. Menurutnya, selama puluhan tahun perputaran ekonomi di desa-desa, kampung-kampung, dan kawasan perkotaan belum sepenuhnya dinikmati masyarakat setempat. Sehingga masih banyak warga yang hidup dalam kemiskinan.
Ia juga menyoroti kondisi petani, peternak, nelayan, pelaku usaha rumahan, dan industri kecil yang selama bertahun-tahun menghadapi berbagai keterbatasan untuk berkembang. Bahkan, kata dia, banyak yang terjebak dalam sistem rente yang membuat hasil usaha mereka tidak memberikan kesejahteraan yang layak.
“Koperasi Desa Merah Putih menjadi instrumen yang dapat memutus rantai ketidakadilan ekonomi tersebut. Program ini merupakan langkah revolusioner untuk memperkuat ekonomi rakyat sekaligus mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029,” katanya.
Menurut Ali, KDKMP akan berperan sebagai agregator dan kolaborator yang menghubungkan berbagai potensi ekonomi di desa maupun kawasan perkotaan. Dengan fungsi tersebut, perputaran ekonomi di tingkat akar rumput dapat berjalan lebih efektif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menambahkan, keberadaan KDKMP juga berpotensi menjadi pusat distribusi bahan baku bagi warung kelontong, pedagang kaki lima, dan pelaku usaha mikro. Selain itu, koperasi tersebut dapat menjadi wadah penampung berbagai produk hasil pertanian, perikanan, peternakan, industri rumah tangga, dan usaha masyarakat desa lainnya.
Ali mengungkapkan, pandangan tersebut telah disampaikannya dalam audiensi dengan Menteri Koperasi pada 26 Februari 2026. Dalam pertemuan itu, menurut dia, pemerintah menyambut baik gagasan agar KDKMP berfungsi sebagai hub ekonomi rakyat yang menghubungkan produsen dan pelaku usaha kecil.
“Kami akan terus mengawal agar fungsi KDKMP sebagai pusat distribusi dan pemasaran produk rakyat benar-benar terwujud sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa maupun pelaku usaha kecil,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ali menegaskan bahwa MBG dan Koperasi Desa Merah Putih merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.
(Diana)