Sorotkeadilan.id- Jakarta, Diskusi publik bertema “Risiko Dari RPP Tugas TNI, Legalisasi Ancaman Berkedok Peran Rekayasa Keadaan Berdalih Gangguan” digelar di Sadjoe Cafe, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Indo Risk Center tersebut dihadiri sekitar 40 peserta dari berbagai organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan aktivis demokrasi.
Diskusi menghadirkan Sekjen Indo Risk Center Ahmad Marthin Hadiwinata sebagai pemapar, serta sejumlah narasumber di antaranya Ketua Umum KASBI Sunarno, perwakilan GMNI Deodatus Sunda, Yokbeth Felle dari Pusaka Rentala Rakyat, Ketua Umum Front Mahasiswa Nasional Lalu Muhammad Rizaldi, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti, dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Internasional BRIN H. Maripin, Ph.D.
Acara dipandu moderator Nissa.
Dalam diskusi tersebut, para narasumber menyoroti potensi perluasan peran TNI di ranah sipil melalui RPP Tugas TNI yang dinilai dapat memunculkan multitafsir dalam pelaksanaan operasi militer selain perang.
Sekjen Indo Risk Center Ahmad Marthin Hadiwinata menyebut RPP tersebut berpotensi melegitimasi keterlibatan militer dalam urusan sipil, termasuk penanganan konflik sosial dan pengamanan wilayah. Menurutnya, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi supremasi sipil yang menjadi semangat reformasi 1998.
Sementara itu, Ketua Umum KASBI Sunarno menegaskan pentingnya menjaga demokrasi dan ruang partisipasi masyarakat sipil agar tidak semakin menyempit akibat pendekatan keamanan yang represif.
Perwakilan GMNI, Deodatus Sunda, juga menyoroti meningkatnya keterlibatan aparat militer dalam sejumlah program strategis pemerintah yang dinilai perlu mendapat pengawasan publik agar tidak melampaui batas kewenangan sipil.
Dari perspektif Papua, Yokbeth Felle mengungkapkan kekhawatiran terhadap pendekatan keamanan di wilayah Papua yang selama ini dinilai masih mengedepankan pendekatan militeristik dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak-hak sipil masyarakat adat.
Sedangkan Ketua Umum Front Mahasiswa Nasional, Lalu Muhammad Rizaldi, menilai penguatan peran militer di ruang sipil berkaitan dengan dinamika politik dan ekonomi nasional yang sedang berkembang.
Diskusi berlangsung interaktif dan menjadi ruang pertukaran gagasan terkait demokrasi, supremasi sipil, serta arah kebijakan keamanan nasional ke depan.
dika